Contoh Laporan Bulanan Pemilu

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU 2019

BULAN JUNI

OLEH

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIRANDU

DESA SIRANDU

KECAMATAN KARANGJAMBU

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dengan tidak ada halangan yang berarti, terucap syukur tentunya selama kami mengabdi sebagai Penyelengara Pemilihan Umum tahun 2019, kami begitu menikmati dan mulai memahami peran Setrategis sebagai PPK di Masyarakat.

PemilihanUmum tahun secara langsung merupakan sarana perwujudan  kedaulatan rakyat gunamenghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memuat berbagai pengaturan untuk menjamin terpenuhinya prinsip pemilu tersebut, guna memastikan terpenuhinya prinsip demokrasi dan fairness dalam keseluruhan proses dan hasil pemilu. PPK adalah sebagai penyelengara yang berada di bawah KPU yang bertempat di DESA yang mengkoordinir beberapa PPS ditingkat desa. Fungsi dari PPK penjembatan atau fasilitator dari KPU ke PPS, dari tingkat Kabupaten ke Tingkat Desa.  Namun demikian pelaksanaan program-program sudah diagendakan padatahun 2018 dan 2019, kami rasa masih belum maksimal.

Oleh karena itu kami mengharap dukungan dari semua pihak, saling bahu membahu agar terus melaju, mendampingi demokrasi, mengabdi untuk Negara  demi terciptanya pemilihan yang bersih dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sirandu,     Juni 2018

PPS SIRANDU

UNTUNG SUROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan sebuah kegiatan dalam rangka mewujudkan demokrasi secara langsung oleh masyarakat. Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang yang tercantum dalam Undang-Undang dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan penuh tahapan, dan pada tahun ini pemilu untuk pertama kalinya pemilihan serentak seluruh Indonesia untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilihan umum tahun 2019 sudah mulai memasuki tahapan-tahapan sesusai jadwal yang mana di tetapkan dalam PKPU 5 tahun 2018. Tahapan tersebut harus dilaksanakan dan perhatikan oleh seluruh baik oleh penyelengara maupun masyarakat pada umumnya. Setiap tahapan yang dilaksanakan oleh PPK wajib membuat pelaporan. Pelaporan di gunakan sebagai sumber informasi dan penyampaian hak dari masyarakat untuk mengetahui tahapan dan kegiatan apa yang sedang dan telah dilaksankan. Hal tersebut, sejalan dengan amanat UUD pasal 28F dan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.

B.   DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan adalah

1.      Undang-Undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu

2.      PKPU 3 tahun 2018 tata kerja pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu

3.      PKPU 5 tahun 2018 terkait jadwal dan tahapan pemilu

4.      PKPU 7 tahun 2017 diganti dengan PKPU 5 2018

5.      PKPU 11 tahun 2018 penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam pemilu

C.   MAKSUD DAN TUJUAN

1.     Maksud

Laporan ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan hasil Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggara.

2.     Tujuan

a.       Bentuk dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019

b.      Sumber informasi mengenai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019

c.       Bentuk pertanggungjawaban PPK dalam penyelengaraan Pemilihan umum tahun 2019.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU 2019

A.   PERENCANAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	Rapat internal PPS	Konsolidasi internal PPS dan Sekertariat
2	Menyusun rencana kegiatan Pemilu Tahun 2019 bulan Juni	Tersusunya rencana kegiatan PPS bulan Juni 2019
3	Rapat koordinasi dengan PPS	Rapat koordinasi Pemilu
4	Rapat DPHP
5	Pemasangan DPS	DPS terpasang
6	Persiapan DPSHP	Pemutakhiran DPS

B.   PELAKSANAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	Rapat internal PPS	Konsolidasi internal PPS dan Sekertariat	Telah dilaksanakan           Juni 2018
2	Menyusun rencana kegiatan Pemilu tahun 2019 bulan Juni	Tersusunnya rencana Kegiatan PPS  bulan Juni 2019	Telah dilaksanakan           Juni 2018
3	Rapat koordinasi dengan PPS	Rapat koordinasi Pemilu	Telah dilaksanakan           Juni 2018
4	Rapat DPHP		Telah dilaksanakan           Juni 2018
5	Pemasangan DPS	Terbentuknya TPS Pemilu	Telah dilaksanakan           Juni 2018
6	Rapat internal PPS	Pemutakhiran DPS	Telah dilaksanakan           Juni 2018

BAB III

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT

A.   HASIL YANG DICAPAI

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	Rapat internal PPS	Konsolidasi internal PPS dan Sekertariat
2	Menyusun rencana kegiatan Pemilu tahun 2019 bulan Juni	Tersusunya rencana kegiatan PPS bulan Juni 2019
3	Rapat koordinasi dengan PPS	Rapat koordinasi Pemilu
4	Rapat DPHP
5	Pemasangan DPS	Terbentuknya TPS pemilu
6	Rapat internal DPSHP	Pemutakhiran DPS

B.   PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Penyelengaraan pemilu dalam bulan Juni dapat dikatakan cukup sukses, akan tetapi masih ada permasalahan yang timbul antara lain

1.      Berbarengannya tahapan Pemilu 2019 dan Tahapan PILGUB Jateng 2018

2.      Bertambahnya TPS karena masalah terkait geografis

3.      Baru diterimannya pemilih pemula dari KPU dalam Pemetaan TPS Pemilu 2019

C.   SOLUSI YANG DILAKUKAN

Pemilihan umum 2019 dalam penyelengaraannya, kami PPK membuat time line tersendiri serta memaksimalkan waktu yang ada terkait berbarengannya tahapan antar pemilu 2019 dan pilgub 2018. Meminta kepada KPU Kabupaten untuk penambahan TPS di kecamtan Karangjambu dikarenakan jarak dan letak geografis TPS yang berjauhan dan untuk memudahkan pemilih.

BAB IV

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Penyelengaraan pemilihan umum tahun 2019 dalam tahapan pembentukan badan penyelengara PPS sudah berjalan dengan cukup baik walaupun ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaanya.

B.   SARAN

Kami memberikan rekomendasi terkai tpenyelengaraan Pemilu 2019 dalam tahapan pembentukan badan Penyelengara lebih diatur dalam regulasi yang sinkron antar regulasi yang ada sehingga tahapan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

DOWNLOAD TEKAN TOMBOL DI BAWAH INI

DOWNLOAD